Home PRESS RELEASE PEMBANGUNAN TRANS-PAPUA, APAKAH SEBAIKNYA DIBERHENTIKAN?

PEMBANGUNAN TRANS-PAPUA, APAKAH SEBAIKNYA DIBERHENTIKAN?

710
0
SHARE

(Kamis, 13/12/2018) Departemen Pengaderan Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga telah mengadakan Arisan Wacana sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat Mahasiswa(i) Administrasi Niaga mengenai Konflik Pembangunan Trans-Papua. Dimana pembangunan tersebut termaktub dalam INPRES No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat

Sebelum memulai diskusi, fasilitator memaparkan wacananya yang bersumber dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Trans-Papua dan https://www.liputan6.com/tag/papua. Diskusi dibagi menjadi dua bagian yaitu Tim Pro dan Tim Kontra.

Tim Kontra sebagai pembuka diskusi memaparkan pemikirannya yang pertama diwakili oleh saudari Vivi. Ia menyatakan “Kami tidak setuju jika pembangunan Trans-Papua ini diberhentikan karena memiliki arti penting yaitu sebagai jalur penghubung antar daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, juga pembangunan ini didasarkan untuk menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial, dengan adanya pembangunan ini dapat meningkatkan dampak positif, yaitu pembelian semen yang dulunya mencapai harga Rp 1.000.000,- sekarang turun menjadi sekitar Rp 400.000,-”

Pendapat lain dari tim yang sama oleh Saudara Fiko. Ia menyatakan bahwa “Adanya pembangunan jalan trans Papua ini dapat meningkatkan kesatuan dan keadilan. Papua merupakan penghasil tambang emas terbesar. Jadi OPM ini takut jika daerah Papua dapat dikuasai oleh orang lain yang tidak mempunyai haknya. Kemungkinan ada aparat-aparat tertentu yang menghasut OPM. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya OPM ini hanya mengenal satu jenis senjata yaitu panah. Aparat tertentu memberikan fasilitas kepada mereka berupa pistol dan senjata lain yang lebih modern”

Kemudian muncul pertanyaan dari Saudara Yusuf, “Apakah setelah adanya kejadian pembunuhan, proses pembangunan sekarang masih berjalan?“ Dari berita yang beredar, Presiden Jokowi menegaskan Bahwa pembangunan untuk sementara waktu diberhentikan tetapi akan dilanjutkan kembali pada bulan Januari ketika suasana kembali normal, dan penjagaan nantinya lebih diperketat.

Pertanyaan kembali dilontarkan oleh pihak Kontra yaitu Saudara Fiko “Harus diperhatikan terlebih dahulu, mengapa Presiden Jokowi ingin tetap menjalankan Pembangunan Trans-Papua?” Karena pemerintahan Joko Widodo didasari atas tujuan yakni untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.

Saudari Cahyani Uddin yang bergabung dalam tim Pro menyatakan “Buat apa dilanjutkan pembangunan ini jika banyak korban? Pekerja yang tidak bersalah pun terkena imbasnya”

Pernyataan tersebut disanggah oleh saudara Mulyadi dan Jeremi dari pihak Kontra “Jika pembangunan Trans-Papua diberhentikan, maka tidak ada lagi kesatuan bagi Indonesia dan Papua itu sendiri. Selain itu pembangunan tersebut juga dapat meringankan harga-harga yang terlalu tinggi dan mempermudah fasilitas penghubung daerah antar daerah tersebut”.

Tujuan utama Trans-Papua ini yakni memfasilitasi masyarakat untuk memudahkan mereka, sehingga kebutuhan logistik masyarakat dapat tercapai setara dengan seluruh masyarakat Indonesia di kota lain. Dengan demikian, kita juga dapat mewujudkan NKRI dan Pancasila di Indonesia.” Saudara Fiko menambahkan.

Perwakilan dari Tim Pro, Saudara Rifky menyampaikan argumennya”Saya tidak setuju jika pembangunan ini terus dilanjutkan karena semakin dilanjutkan jalan Trans-Papua ini maka OPM juga semakin tidak suka dan nantinya akan terjadi perang saudara, apakah dapat dikatakan sebagai NKRI jika efek dari pembangunan ini terjadi hal tersebut?”

Kemudian Saudara Zairajuddin menanyakan “Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita perlu mengulas apa sebenarnya yang diinginkan oleh warga Papua itu sendiri?”  Kemudian dijawab oleh Saudari Sukma dalam hal ini bertindak sebagai pemateri ”Orang-orang di Papua pada dasarnya sangat setuju akan adanya Trans-Papua ini karena dapat menghubungkan antar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, akan tetapi setiap pembukaan ruas jalan selalu menimbulkan konflik perebutan tanah antara pemerintah dan warga setempat. Warga setempat yang hanya mengklaim bahwa itu adalah tanahnya tanpa mempunyai surat bukti yang kuat sehingga mereka menempuh jalur kekerasan untuk mempertahankan yang mereka anggap miliknya itu. Bagi pemerintah, tanah yang dibeli haruslah mempunyai bukti kepemilikan yang sah

Menanggapi pernyataan dari pemateri, Saudara Junarso memaparkan pendapatnya “Organisasi Papua Merdeka ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Di Papua Barat hanya sedikit bagian dari warga yang masuk kedalam OPM, kemudian jika ingin mengklaim tanahnya seharusnya orang tersebut harus mempunyai bukti-bukti.”

Kemudian Saudara Mulyadi juga menyatakan pendapatnya “Saya pernah ke Papua. Kisah nyata yang saya dapat bahwa di Papua itu harganya terlalu tinggi, bahkan program pemerintah dalam hal pendidikan di Papua sangat baik tetapi pengajar-pengajar yang datang dari luar Papua tidak pernah bertahan lama hanya sebulan dua bulan karena harga yang sangat tinggi ini orang Papua itu takut diambil hak miliknya (termasuk Tanah) bahkan jika kita main kelereng saja di atas tanahnya, kita bisa disuruh ganti rugi”

Kita liat tradisi di Papua ini kejam dengan hukumnya “darah dibalas darah”. Tradisi ini yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial masyarakat maka OPM  juga melakukan tindakan yang sama. Organisasi ini muncul karena adanya latar belakang orang-orang luar yang menguasainya dan ingin mengambil Papua merdeka ini” Ujar Saudara Fiko.

Saudara Richard menyatakan bahwa ”Dengan dilanjutkannya pembangunan ini maka logististik yang tinggi dan dapat menurun. Seharusnya ada bukti atau kompensasi atas tanah tersebut, sesuaidasar hukum presiden ataupun negara dalam pembangunan dan percepatan proyek jalan ini. Pemerintah sudah melakukan keamanan dengan meluncurkan aparat ke Papua untuk mengamankan.” Tambahan dari Saudara Fiko “Bapak jokowi melucurkan kopasus terbaik Indonesia. Ketulusan jokowi tersebut ingin memepersatukan Indonesia dan pemerintah juga tidak mau membuang berlian demi batu akik.”

Berdasarkan diskusi dari teman-teman, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  • Dari segi ekonomi, Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, lahan yang sangat luas, kekayaan pertanian, perkebunan, tambang, mineral, kehutanan, perikanan, kelautan. Dari segi pariwisata, Papua sudah terkenal di dunia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, keragaman budaya yang khas dan eksotis. Potensi tersebut disamping menjadi aset Indonesia yang sangat berharga. Di sisi lain, dapat menjadi rebutan kepentingan dari pihak lain yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional
  • Pembangunan jalan Trans-Papua merupakan upaya pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ketahanan nasional dan nasionalisme. Proyek strategis yang sedang digarap oleh pemerintah diantaranya, pembangunan Trans-Papua yang menghubungan Papua dengan Papua Barat, pemerintah mengeluarkan kebijakan “satukan harga BBM”, revitalisasi sejumlah pelabuhan laut, pembangunan bandara, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
  • Jadi pembangunan jalan Trans-Papua ini sebaiknya tetap dilakukan dengan kata lain pemerintah haruslah melibatkan orang Papua sendiri dengan cara melakukan pertemuan antar kepala suku untuk menyatukan presepsi dan pendekatan, kemudian  meperbaiki tata kelola kekayaan alam di Provinsi Papua yang sangat kaya  juga meningkatkan pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan bagi masyarkat papua dengan tujuan masyarakat papua dapat mengelola kekayaan alamnya sendiri. Untuk pembangunan Trans-Papua sendiri pemerintah haruslah memberikan keamanan yang lebih baik lagi untuk para pekerja proyek juga warga setempat.

 

LEAVE A REPLY