Home PRESS RELEASE Arisan Wacana “Pro dan Kontra Pasal 240 dan 241 KUHP”

Arisan Wacana “Pro dan Kontra Pasal 240 dan 241 KUHP”

341
0
SHARE

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, dan Salam Sejahtera.

“Salam Mahasiswa”

“Salam Pergerakan”

“Salam Family Forever”

Pasal 240 dan 241 RKUHP

Menjadi simbol kemunduran di tengah negara demokrasi, Pasal RKUHP tersebut dinilai tidak sesuai jika diterapkan dalam negara demokrasi. Lebih dari itu, masyarakat menilai bahwa salah satu ciri negara demokrasi ialah masaryakat bebas berpendapat untuk mengkritik kinerja pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat menilai pasal RKUHP ini dapat mengancam masayrakat. Berdasarkan salinan aturan RKHUP Pasal 240,

bunyi pasalnya:

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

 

Adapun beberapa pihak yang Pro dengan RKUHP ini, dengan alasan urgensinya yaitu

Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Mengapa pasal 240-241 RKUHP ini dirumuskan yah karena kebebasan berpendapat sudah bertentangan dengan  pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Memang betul kebebasan berpendapat itu sangat penting untuk kesejahteraan bangsa Ini, namun kebebasan berpendapat tersebut dibatasi dengan UU untuk keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Tetapi apa yg terjadi, orang-orang sekarang jika  menyuarakan aspirasinya kepada seorang pejabat baik itu hasil kinerjanya atau perilaku nya itu selalu menghina bukan mengkritik Ki.

Contohnya:

Kalau kita mengatakan pejabat tersebut tidak bagus kinerjanya atau performanya dengan menunjukkan bukti buktinya itulah mengkritik.  Tetapi sering kita dengar atau lihat penghinaan² yg menggunakan nama2 binatang atau bersifat fisik itu bukan lagi mengkritik tetapi menghina.

Maka dari itu pemerintah sekarang merumuskan pasal ini dengan tujuan kepentingan bersama agar pemerintah bisa bekerja dengan baik lagi untuk kepentingan negara dan bangsa.

Dengan disahkannya  pasal 240 dan 241 RKUHP bisa menjaga harkat dan martabat orang lain serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan batas² berpendapat.

 

Kesimpulannya Jika memang pasal 240 dan 241 RKUHP ini di sah kan, mungkin akan bertumpang tindih dengan beberapa pasal, seperti pasal kebebasan berpendapat di muka umum. Kemudian kebebasan itu tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Pemerintah mungkin berencana menutup diri sehingga menghadirkan beberapa RKUHP yang membuat masyarakat menutup mulut.

Mengapa demikian? Bukannya Negara ini adalah demokratis yang menjadi masyarakat sebagai Raja? Dimana letak dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat nya? Akankah Negara ini kehilangan jatidiri nya?

Disini tugas kita sebagai agen of change untuk terus mengawal agar uu tersebut di revisi dan diperbaiki kembali

 

Resume by Syarif Patria

📲 Instagram : @hmanpnup
📬 Twitter : @hmanpnup
🎥 Youtube : HMANPNUP
🌐 Website : www.hmanpnup.or.id
____________
DEPARTEMEN PENGADERAN
HMAN PNUP 2021 – 2022

#HMANPNUP
#HMAN
#PNUP
#FAMILYFOREVER


Warning: A non-numeric value encountered in /home/u5829455/public_html/hmanpnup.or.id/wp-content/themes/berita2/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

LEAVE A REPLY