Home PRESS RELEASE Arisan Wacana “ Wacana Penundaan Pemilu 2024”

Arisan Wacana “ Wacana Penundaan Pemilu 2024”

121
3
SHARE

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, dan Salam Sejahtera.

“Salam Mahasiswa”

“Salam Pergerakan”

“Salam Family Forever!”

Gagasan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai ekspresi dari kelompok kepentingan dalam kekuasaan yang ingin memuaskan syahwat politik dan terus menikmati candu kekuasaan. Tidak ada alasan yang signifikan mengesahkan gagasan penundaan sebagai keputusan politik. Apabila dipaksakan, ini justru menghancurkan demokrasi dan ekonomi nasional.

Beberapa pihak mendukung adanya wacana penundaan pemilu 2024 ini, dengan dalih bahwa guna meminimalisir tingkat penyebaran COVID.
Adapula yang mendukung karena menganggap bahwa kinerja presiden dan wakilnya memuaskan di tahun ini, berdasarkan hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja duet ini mencapai 73,9% pada Januari 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan tingkat kepuasan pada Oktober 2021 yang berada di level 66,4%.

Pihak yang setuju terhadap wacana ini juga mengkhawatirkan nasib pembangunan yang sedang berjalan, mereka takut kalau pembangunan-pembangunan tersebut dicanangkan apabila terjadi pergantian pemimpin.

Beberapa pihak yang kontra terhadap wacana ini juga mengeluarkan pendapatnya. Pihak kontra mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini telah menciderai konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini, karena melanggar UUD 1945 Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Sedangkan presiden sekarang sudah menjabat selama 2 periode dan apabila dilanjutkan, maka sama saja bahwa presiden sekarang melanggar konstitusi.

Pihak kontra juga tidak setuju dengan argumen pihak pro mengenai nasib pembangunan, karena melihat dari pembangunan di era SBY ada beberapa yang diselesaikan oleh Jokowi, jadi tidak menutup kemungkinan pemimpin selanjutnya juga akan melakukan hal yang sama.

Ketegasan pernyataan Jokowi menanggapi wacana yang memantik perdebatan sengit itu seolah semakin berkurang. Saat menyampaikan pernyataan menanggapi isu itu di Istana Merdeka, Jakarta, pada 2 Desember 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan rasa tidak setuju. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi.

Lantas pada 15 Maret 2021, Jokowi kembali menyampaikan tidak berniat dan tak berminat menjabat tiga periode. “Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi yang disiarkan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Pernyataan Jokowi terkait isu masa jabatan 3 periode itu seolah kalah dari argumen kelompok di sekelilingnya yang justru mendukung wacana itu.

Di periode kedua kepemimpinan, seharusnya Jokowi menunjukkan sikap yang tegas, jelas, dan lugas. Di era yang penuh ketidakpastian saat ini, pernyataan yang ambigu dari seorang pemimpin akan sangat menyesatkan.

Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, wacana penundaan pemilu bakal terus digaungkan oleh kelompok yang mendukung sampai tahapan dan juga anggaran pemilu memperoleh kejelasan. Selain itu, lanjut Bawono, kelompok yang pro supaya Jokowi menjabat 3 periode akan terus melontarkan wacana itu ketika perhatian masyarakat mulai teralihkan dengan isu harga pangan mahal dan kenaikan komoditas lain. “Karena itu para akademisi ahli hukum dan para pegiat pemilu harus selalu menjaga ingatan publik untuk tidak lengah terhadap manuver dari elite-elite pengusung wacana penundaan pemilu 2024. Tidak boleh menurunkan sedikit pun tensi tekanan terhadap para elite pengusung wacana tersebut,” ujar Bawono.

Selain itu juga terdapat wacana presiden “Tiga Periode”. Jika masa jabatan Presiden/Wakil Presiden diperpanjang selama satu sampai dua tahun itu, artinya sama dengan satu periode. Terlepas dari instrument Penundaan Pemilu 2024 tentunya ada juga dari wacana dinasti pemerintahan yaitu “Tiga Periode”. Sedangkan dalam kacamata kami masa jabatan tiga periode bertentangan dengan upaya memperbaiki demokrasi. Dampak dari Tiga periode ini ialah terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik yaitu tidak ada regenerasi untuk calon pemimpin yang mungkin memiliki potensi yang lebih baik dalam menjadi pemipmin.

Sumber:
• https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/survei-kompas-masyarakat-makin-puas-dengan-kinerja-jokowi-maruf
• https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/06010021/saat-jokowi-dalam-cengkeraman-elite-pendukung-3-periode-?page=all&jxconn=1*1846wol*other_jxampid*VGhRNUVMSnNoR1YzMk1qOVJIMkJDZ0xoNzZBTWI1cHZxNDV3WWtCbHk4RzExR2JBQ3VTTjRFTmRuei1nUDF4UA..#page2

Resume by Muh. Salman Alfaridzi

Design by Andi Zasi Kirana

📲 Instagram : @hmanpnup
📬 Twitter : @hmanpnup
🎥 Youtube : HMANPNUP
🌐 Website : www.hmanpnup.or.id
_____________
DEPARTEMEN PENGADERAN
HMAN PNUP 2021 – 2022

#HMANPNUP
#HMAN
#PNUP
#FAMILYFOREVER


Warning: A non-numeric value encountered in /home/u5829455/public_html/hmanpnup.or.id/wp-content/themes/berita2/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

3 COMMENTS

  1. Long ago, the standard resume started by writing an Objective Statement – but no longer! Current career specialists all agree, these kinds of resume items do nothing when evaluating your job abilities. Therefore, never write an Objective Statement!

LEAVE A REPLY