Home PRESS RELEASE Demonstrasi Mahasiswa Perlu Dihapuskan

Demonstrasi Mahasiswa Perlu Dihapuskan

105
0
SHARE

Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Negara kita, Indonesia menganut paham demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan cratein. Demos berarti rakyat, dan cratein berarti pemerintahan. Jadi, menurut bahasa asalnya, Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, suara rakyat sangat diperhitungkan dan menjadi bagian dalam pemerintahan itu sendiri. Rakyat sangat berperan penting dalam pemerintahan, banyak sekali keputusan pemerintah yang berdasarkan keinginan ataupun pendapat rakyat. Mahasiswa, dalam hal ini termasuk juga dalam kategori rakyat tersebut. Bisa kita lihat bahwa beberapa keputusan penting pemerintahan, diambil karena tuntutan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Misalnya, turunnya mantan Presiden Soeharto pada era reformasi, itu terjadi karena mahasiswa yang menuntut agar orde baru berakhir dan diganti dengan reformasi. Demikian dengan turunnya presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Demonstrasi atau gerakan rakyat, merupakan hal wajar terjadi di negara-negara penganut demokrasi. Justru demokrasi tanpa demonstrasi, itu yang aneh. Mahasiswa juga identik dengan demonstrasi. Apalagi ketika suatu rezim atau pemerintahan sudah dirasa tidak baik atau melenceng dari jalannya, biasanya mahasiswa yang paling kritis dan segera melakukan demonstrasi ke jalan. Mahasiswa, dengan semangat dan gejolak masa muda serta sifat kritis yang ada di dalam otaknya, dengan semangat melakukan demonstrasi dan menuntut terjadinya perubahan. Pokoknya setiap ada sesuatu yang tidak beres di pemerintahan, mahasiswa pasti turun tangan dan segera ke jalan menyuarakan perbaikan.

Tapi sebenarnya, apakah demonstrasi itu perlu dilakukan oleh mahasiswa? Pernah suatu waktu, saya menonton film –yang saya lupa judulnya– yang ada satu bagian yang menampilkan perjuangan seorang lelaki pada tahun 1998 ikut menyuarakan aspirasinya dengan melakukan demo dan turun ke jalan. Pejuang reformasi, adalah gelar yang ia terima dan sangat ia banggakan pada saat itu. Bahkan ia mengaku sempat beberapa kali bolos kuliah untuk ikut demo dengan teman-temannya.

Ia berpendapat, dulu ia merasa bangga jika bisa turun ke jalan, berteriak-teriak menuntut reformasi, bergabung dengan teman-teman dari universitas yang sama dengannya, ataupun dengan teman-teman dari universitas lain. Tujuannya, menjatuhkan suatu rezim yang sudah merugikan banyak rakyat.

Namun, jika melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang melakukan demonstrasi, ia mengatakan, “Apa kepentingannya?”. Dulu, mahasiswa melakukan demonstrasi dan melakukan perjuangan untuk mengganti orde baru dengan reformasi, karena memang itu adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. Mereka berdemo karena memang sesuatu yang mereka demonstrasikan adalah sesuatu yang sampai titik darah penghabisan harus diperjuangkan, karena kita tidak mungkin bertahan terus menerus di bawah tekanan orde baru.

Jika mahasiswa sekarang berdemo, untuk apa? Demonstrasi yang mahasiswa lakukan dewasa ini, identik dengan kekerasan dan anarkisme. Ingat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari salah satu universitas di Makassar saat Hari Anti Korupsi? Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa tersebut berujung pertengkaran dan kerusuhan. Melenceng dari tujuan demonstrasi yang sebenarnya.

Peristiwa tersebut memperkuat identik demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dengan kekerasan dan anarkisme semakin kuat. Dampaknya, ada beberapa kampus yang melarang mahasiswanya turun ke jalan dan melakukan demonstrasi, bahkah drop out.

Disamping hal tersebut saat ini banyak masyarakat yang gerah dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang meresahkan masyarakat seperti aksi menutup jalan dengan membakar ban, yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar, aksi anarkisme antara pihak mahasiswa maupun aparat penegak hukum yang menimbulkan korban, bahkan merusak fasilitas jalan. Sudah cukup banyak korban yang jatuh baik dari pihak mahasiswa, masyarakat, maupun aparat. Mahasiswa yang dikeroyok, dikejar masuk kelas, hingga mahasiswi yang histeris ketakutan. Wakil dekan sebagai dosen dan pejabat kampus pun diperlakukan tidak hormat. Digiring dengan tangan terlipat kebelakang seperti maling ayam di kampung. Di pihak polisi pun demikian, terkena busur panah yang entah ditembakkan oleh siapa. Bahkan wartawan yang meliput pun ada yang sampai bersimbah darah. Meski yang jadi sasaran demo adalah kebijakan penguasa, namun tiap kali bentrok selalu saja yang jadi korban adalah mahasiswa dan aparat. Fatalnya, issu yang mencuat di media massa justru masalah bentroknya, sehingga issu sebenarnya mengenai dampak kenaikan BBM pun menjadi kabur.

Membedah Motif Demontrasi Mahasiswa

Mengapa gerakan turun ke jalan seringkali menjadi pilihan mahasiswa? Apa untungnya bagi mahasiswa itu turun ke jalan? Dan banyak lagi pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa kalangan yang pesimis dengan demo mahasiswa.

Dalam teori social exchange, dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin membantu orang lain kecuali keuntungan (benefit) yang diperoleh lebih besar daripada kerugian (cost) ketika pertolongan diberikan. Jika kemudian dihubungkan dengan motif mahasiswa untuk turun kejalan, pertanyaan yang muncul adalah, apa benefit yang diperoleh mahasiswa sebagai hasil barter cost yang dikeluarkannya? Kebanggaankah? Pengakuan? Uang? Jika pertanyaan ini digunakan, kemungkinan besar akan menemui jalan buntu. Sebab sulit untuk mengatakan bahwa mahasiswa memperoleh keuntungan pribadi baik materil maupun non-materil setelah turun ke jalan. Sebandingkah kebanggaan, atau materi yang diperoleh jika dibandingkan dengan resiko berhadapan dengan moncong senapan atau sepatu laras aparat mendarat di bagian rawan tubuh, berpanas-panas dan dehidrasi ditengah makian para pengguna jalan.

Pemikiran seperti ini bahkan cenderung kapitalis, seakan-akan gerakan mahasiswa pasti tidak murni dan digerakkan oleh kalangan tertentu. Mahasiswa gerakannya tidak ikhlas, karena di dunia ini there is no such thing as a free lunch.

Tawaran lain, demonstrasi dapat dianalisis melalui antitesa teori social exchange diatas, yaitu hipotesis empathy-altruism-nya Batson, bahwa seseorang memiliki genuine concern (kepedulian) terhadap kebaikan orang lain. Seseorang yang ber-empati terhadap orang lain, menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang ditolongnya. Dalam hal ini, empati mahasiswa idealnya berasal dari keprihatinan terhadap rakyat yang terkena dampak buruk kebijakan pemerintah. Pertanyaannya kemudian, darimanakah datangnya empati mahasiswa terhadap rakyat kecil?

Alasan sebagian besar mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa di jalan adalah

“…mahasiswa punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat miskin, sebab belajar di kampus itu dibiayai oleh mereka. Uang SPP yang kita bayarkan tiap semester itu tidak akan pernah cukup untuk menanggung fasilitas perkuliahan. Beban sedemikian berat itu diperoleh dari hasil keringat dan jerih payah orang-orang miskin yang membayar melalui pajak. Maka, jika masyarakat hidup susah, mahasiswa bertanggung jawab untuk menyuarakan kesusahan tersebut…”

Idenya sederhana, namun cukup untuk membakar semangat spartan mahasiswa di jalanan. Rasa empati dan tanggung jawab muncul karena mereka menyadari bahwa peran untuk ‘meletakkan penguasa ke jalur yang benar’. Terlebih lagi, peran tersebut hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa. Gerakan lain diluar kampus terlalu penuh dengan sandiwara politik, kompromi tidak beradab, dan rawan transaksional. Melalui rasa empati tersebut, mahasiswa merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi rakyat kecil terhadap penguasa.

Minimnya Dialog Kampus dalam Dinamika Kebijakan Publik; the Missing Link?

Memahami motif tersebut setidaknya memberikan sedikit gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Perlukah demonstrasi mahasiswa dilarang, atau bahkan dihilangkan? Tentunya itu hal yang mustahil. Bahkan bisa dikatakan tidak perlu karena demonstrasi merupakan bagian dari berdemokrasi. Namun, kita bisa meminimalisir dampak negatif dari demonstrasi. Perlu dipahami bahwa demonstrasi adalah cara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi. Sebab jika aspirasi tidak tersalurkan dengan cara biasa, parlemen jalanan menjadi satu-satunya pilihan.

Saya berharap, pemerintah yang baru dapat membuka ruang dialog kepada mahasiswa, agar imbas negatif dari demonstrasi dapat ditekan. Sebab, saya yakin Presiden Jokowi adalah orang yang pandai berkomunikasi secara persuasif. Beliau sudah pernah mengalami betapa rumitnya mewadahi pro-kontra kebijakan misalnya tentang relokasi penduduk, dan cukup sering berhasil mendamaikannya. Membuka ruang komunikasi dan menghidupkan dialog kampus pasti bukanlah hal yang sulit baginya.

Berbeda dengan partai-partai politik yang kerap mengingatkan penguasa untuk di berada disebuah track agar sesuai dengan kepentingan elitnya, mahasiswa justru melakukannya tanpa pamrih. Mereka ibarat tangan Tuhan yang diutus untuk meluruskan penguasa yang bengkok. Semoga kedepan, pemerintah era Jokowi dapat lebih maksimal berdialog dengan mahasiswa, merangkul mahasiswa sebagai anak-anaknya, dan memandang mereka sebagai aset bangsa.

Adapun berbagai tanggapan oleh para peserta arisan wacana:

Zirajuddin: “Kita perlu mengklasifikasikan dulu. Demonstrasi itu tidak bisa dihapuskan. pasal 28 E di Undang-undang. Demonstrasi seperti apa yang harus dihapuskan? Saya sah demonstrasi yang meresahkan warga itu dihapuskan. Kalau demonstrasi yang baik, kenapa mesti dihapuskan? Pada tahun 1998, menyuarakan demonstrasi untuk reformasi. Seperti yang kita tahu saat ini, yang ingin kita hapuskan ialah demonstrasi yang bersifat anarkis. Apa yang dipahami dengan kata anarkis?Anarkis itu berasal dari yunani = anarko = tanpa pemerintahan. Kenapa? Karena dalam pemerintahan itu ada namanya sistem ada yang memerintah ada yang diperintah, padahal kita sama-sama manusia. Jadi, kita harus bedakan mana yang sifatnya anarkis mana yang sifatnya tidak anarkis. Saya sah-sah saja dihapuskan ketika demonstrasi itu hanya untuk jago-jagoan. Saya menolak ketika demonstrasi sifatnya tidak baik.”

Alamsyah: “Menurut literatur, anarkis itu maksudnya bagus. Hanya saja, sifat manusia memberikan arti pemberontakan. Anarkis/aksi protes. Untuk masalah demonstrasi, demonstrasi itu pemikiran spektrum kiri. Gejolak perlawanan, atau mengadakan ritual. Perlu kita melakukan aksi pemberontakan saat kita baca buku. Tragedi 98, sudah mati. Mengapa kita ini mengharapkan itu kembali? Itu sudah tidak relevan. Karena, sudah belalu dan bukan masanya. Upaya demonstrasi ini jalan terakhir. Demonstrasi itu senjata terakhir atau senjata pamungkas. Diplomasi terlebih dahulu baru demontrasi. Kalau dihapuskan? Bagaimana dengan UU Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat?”

Idil Saputra: “Sejarah reformasi itu dibangkitkan oleh demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat biasa. Mengapa itu harus dihapuskan? Padahal itu adalah sejarah.”

Muh. Fikri: “Demonstrasi itu sah-sah saja. Demonstrasi yang tidak mengganggu publik. Seperti menitikberatkan pada apa yang diinginkan. Misalkan, ada yang menyimpang di Pemerintah Provinsi maka kita demonstrasi di daerah sekitar Pemerintah Provinsi.”

Muh. Rafli: “Orientasinya ini demonstrasi kenapa dikatakan anarkis? Dia tidak tahu kebijakan bisa dipakai sama-sama.”

“Mahasiswa cenderung melakukan kritik tapi dia lupa memberikan solusi.” – Hadi

Mu. Rafli: kita ini menganut di sistem demokrasi. Pemerintah dan rakyat saling berkesinambungan. Kita tidak bisa serta merta menghapuskan demonstrasi. Karena, telah tertera di UU Pasal 28.

jadi yang harus kita lakukan demonstrasi itu yang bagaimana?

Ilza: “Sesuai dengan UU 28, menyatakan bahwa kemerdekaan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dan demokrasi universal hak-hak asasi manusia. Mungkin itu sulit dilakukan? Tapi perlu kita perhatikan tanggung jawab masyarakat seperti tindakan yang merusak fasilitas umum. Atau meminimalisir dampak negatif dari demonstrasi.”

Zirajuddin: “Demontrasi yang sifatnya merusak yang perlu dihapuskan. Demonstrasi ini pandangannya buruk karena sering bakar ban. Untuk memahami bagaimana demokrasi yang baik? Kita perlu didampingi dengan literatur yang baik pula.”

Idil Saputra: “Disini kita harus pisahkan antara subjek dan objek, demonstrasi (objek) subjek = mahasiswa. Jadi, kalau ada bentrok, bukan demonstrasinya yang salah, tapi yang melaksanakan demonstrasinya. Yang menimbulkan kegaduhan itu mahasiswa.”

Rigas Maha Rahmat: “Bertentangan dengan peraturan. Bukan melarang, tapi membatasi jam demonstrasi. Jika organisasi melakukan demonstrasi, dibatasi dari jam 6 pagi – jam 6 malam (lapangan). Jam 5 subuh – jam 10 malam (ruangan). Demonstrasi sudah jelas tidak bisa dihapuskan. Bagaimana pemerintah mengatasi tidak terjadi bentrok antara kepolisian dengan pelaksana demonstrasi? Tidak ada koordinasi yang baik. Seandainya, pihak kepolisian dan pihak demonstrasi berkoordinasi yang baik maka tidak ada konflik yang terjadi.”

Zirajuddin: “Birokrasi salah satu elemen, ini untuk mengeluarkan riset dalam bentuk implementasi, kebijakan yang ditarik itu hanya satu pihak. Hanya saja demonstrasi tidak ada lagi citra yang baik di mata masyarakat.”

Muh. Riswandi Alwi: “Kenapa demonstrasi menjadi perdebatan yang hangat? Yang dulu terjadi sekarang tidak terjadi. Mahasiswa itu sebagai provokator. Kita mendengar itu, kita langsung berpikiran negatif. Kenapa dulu kuat? Karena mahasiswa dan masyarakat punya sinergi yang baik, turun langsung ke masyarakat memberikan edukasi yang baik. Masyarakat juga merasakan. Cak nung pernah bilang soeharto itu tidak takut dengan mahasiswa. Tapi apa yang ditakutkan oleh soeharto? Soeharto itu mencintai masyarakatnya. Oleh karena itu, soeharto turun karena soeharto mencintai masyarakatnya agar rakyat tidak ada yang jadi korban. Tidak semua masyarakat yang merasakan keresahan yang sama. Oleh karena itu, hanya mengeluh saja. Sementara kita akses lebih untuk edukasi terhadap pemerintahan bisa lebih mengkaji hal tersebut. Kita lihat pilpres kemarin, orang-orang yang diposisi tersebut, siapapun yang naik itu tidak berpengaruh di saya. Hidupku sudah enak dan aman. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai jembatan itu sudah tidak ada. Saya pernah melihat mahasiswa, yang memberhentikan truk. Kita tidak tahu truk itu buruh target.”

Alamsyah: “Apakah demonstrasi ini masih relevan atau tidak? Sedangkan kita masih membahas di daerah ini, kita masih ritual-ritual malam untuk membahas sejarah. Solusinya, kita melakukan rekonstruksi atas pencapaian yang dilakukan oleh pendahulu. Tugasnya kita adalah meruncingkan perjuangan. Kita membahas tragedi 1998 atau rasa kebanggaan? Hanya itu saja. Output yang didapatkan. Jadi penataan ulang, apa yang dicapai dulu? Kita harus mampu bersaing dengan kaum kapitalis. Kapan kita beranjak kedepan? Mengimbangi kepentingan kaum kapitalis.”

Riswandi Alwi: “Meluruskan perjuangan. Demonstrasi itu jangan persempit. Bahwa kita harus bisa bersaing dengan kaum-kaum kapitalis. Fitrahnya mahasiswa, ketika tidak didengar maka akan merusak. Biar di negara mana, kecuali di korea utara. Solusi, ada baiknya untuk mengkritik dan memberikan solusi. Disini kita belajar bernegosiasi di birokrasi, bahwa ini saya tidak sepakat. Memang cukup salah, jika kritik tapi tak ada solusi. Oleh karena itu, banyaklah demonstrasi yang terabaikan.”

Rigas Maha Rahmat: “Semua atau hal yang diinginkan oleh mahasiswa punya landasan tapi tidak punya hal yang bisa menggantikan peraturan yang ditolak. Maka mahasiswa minta audensi pemerintahan. Demo terjadi hari ini misalnya, tapi tidak dikawal oleh mahasiswa. Seolah-olah memperlihatkan bahwa dirinya hebat. Jika ada isu, kawal baik-baik sampai tuntas. Masyarakat dan mahasiswa yang tidak mengawal aturan, akan dibuat lagi oleh pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan peraturan yang tahun kemarin”

Kesimpulan

Perlukah demonstrasi mahasiswa dilarang, atau bahkan dihilangkan? Tentunya itu hal yang mustahil. Bahkan bisa dikatakan tidak perlu karena demonstrasi merupakan bagian dari berdemokrasi. Namun, kita bisa meminimalisir dampak negatif dari demonstrasi. Perlu dipahami bahwa demonstrasi adalah cara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi. Sebab jika aspirasi tidak tersalurkan dengan cara biasa, parlemen jalanan menjadi satu-satunya pilihan.

Berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat adalah hak (asasi), namun jika suatu demonstrasi sudah cenderung anarkhis nggak jelas, sudah seharusnya diberikan tindakan tegas. Sebagai contoh demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Makassar beberapa waktu lalu yang sampai merusak fasilitas umum seperti mecahin lampu traffict light itu sudah harus diberikan tindakan tegas. Juga aksi-aksi yang hanya diikuti belasan atau sekitar 20-30 orang lantas blokir jalan dan membakar ban bekas di tengah jalan yang tidak ada urgensinya sama sekali itu mesti diberikan tindakan tegas.

“Yang dikenang dari kita nanti bukan kekayaan, kesuksesan, atau kemakmuran, tetapi dari kebaikan, kemurah-hatian, dan keramahan kita – Anoymous”. – dikutip dari buku “Who Am I?”.

LEAVE A REPLY